Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pentingnya Izin Perjalanan bagi Kepala Daerah
Dalam sebuah pernyataan yang tegas, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa cuti bersama seharusnya menjadi hak rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat. Pernyataan ini disampaikan saat Bima Arya berada di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa, 22 April 2025.
Cuti Bersama: Tanggung Jawab Pelayanan Publik
Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk melayani publik tanpa henti. "Cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala daerah harus memahami bahwa tugas mereka adalah pelayanan publik yang tidak boleh terputus," ujarnya.
Izin Perjalanan: Aturan yang Harus Dipatuhi
Lebih lanjut, Bima Arya mengingatkan bahwa setiap kepala daerah wajib mengajukan izin jika ingin bepergian ke luar negeri atau luar kota. "Kami tidak segan-segan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan ini," tegasnya.
Untuk bupati dan wali kota, izin harus diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk gubernur, izin diberikan oleh Presiden. "Apa pun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapan pun pelaksananya wajib," tambahnya.
Kasus Lucky Hakim: Pembelajaran bagi Semua
Bima Arya juga mengangkat kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang berlibur ke Jepang tanpa izin saat periode cuti bersama lebaran. "Ini menunjukkan bahwa Lucky Hakim tidak memahami prosedur izin ke luar negeri. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya," ungkapnya.
Sebagai langkah preventif, Bima Arya berencana menerbitkan surat edaran mengenai prosedur izin perjalanan bagi kepala daerah. "Kementerian Dalam Negeri akan segera mengingatkan seluruh kepala daerah tentang prosedur ini," ujarnya.
Sanksi untuk Pelanggaran: Magang di Kemendagri
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri telah menjatuhkan sanksi kepada Lucky Hakim untuk mengikuti magang atau pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama 3 bulan di Kemendagri. Sanksi ini diberikan setelah Lucky Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin resmi.
Mengedukasi Kepala Daerah: Tugas yang Harus Dihayati
Bima Arya menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang tugas-tugas kepala daerah. "Kami meminta seluruh kepala daerah untuk lebih mendalami dan menghayati tugas pokok mereka, yang bukan paruh waktu," katanya.
Dengan adanya surat edaran dan penegasan ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang ada, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
Kesimpulan: Cuti Bersama untuk Rakyat
Pernyataan Bima Arya menegaskan bahwa cuti bersama seharusnya menjadi momen untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar, diharapkan kepala daerah dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Dengan penekanan pada pentingnya izin perjalanan dan tanggung jawab pelayanan publik, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai peran kepala daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.