(Simak analisis mendalam tentang pembekuan dana federal Trump terhadap Harvard, respons tegas kampus, serta implikasi bagi kebebasan akademik dan politik pendidikan tinggi di AS)
Latar Belakang Pembekuan Dana Federal oleh Pemerintahan Trump
Pada 14 April 2025, pemerintahan Donald Trump membekukan dana hibah federal senilai USD 2,2 miliar (Rp37 triliun) dan kontrak penelitian USD 60 juta (Rp1 triliun) untuk Universitas Harvard. Langkah ini diambil setelah Harvard menolak 10 tuntutan pemerintah, termasuk penghapusan program DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), pembatasan aktivisme mahasiswa pro-Palestina, dan audit keberagaman sudut pandang akademik.
Pemerintah AS beralasan bahwa Harvard gagal memerangi antisemitisme dan melanggar Judul VI Undang-Undang Hak Sipil yang melarang diskriminasi berbasis ras atau asal negara oleh penerima dana federal. Namun, kritikus menilai tuntutan ini sebagai upaya politis untuk membungkam kebebasan berbicara dan intervensi otoriter terhadap otonomi kampus.
.jpg)
Tuntutan Kontroversial Pemerintahan Trump terhadap Harvard
Pemerintah Trump mengajukan serangkaian tuntutan radikal, termasuk:
Penghapusan program DEI yang dianggap memicu polarisasi.
Pembatasan aktivisme kampus, seperti pelarangan organisasi pro-Palestina dan penggunaan masker saat protes.
Reformasi penerimaan mahasiswa dan perekrutan staf berbasis "merit" tanpa preferensi ras atau gender
Audit akademik untuk menilai keragaman perspektif di departemen tertentu, seperti Studi Timur Tengah.
Pemecatan mahasiswa atau staf yang terlibat dalam aksi pendudukan gedung atau kritik terhadap Israel.
Respons Harvard: Perlawanan Hukum dan Dukungan Komunitas Akademik
Harvard menolak tunduk dan mengajukan gugatan hukum bersama American Association of University Professors (AAUP). Mereka menuduh Trump melanggar prosedur Judul VI, yang mensyaratkan investigasi mendalam dan pemberitahuan 30 hari ke Kongres sebelum pencabutan dana.
Dukungan juga mengalir dari:
- Alumni terkemuka, seperti Anurima Bhargava, yang menyebut Harvard "benteng integritas akademik".
- Politisi progresif, termasuk Barack Obama dan Bernie Sanders, yang memuji keberanian Harvard melawan "otoritarianisme Trump"
- Fakultas Harvard, seperti profesor hukum Nikolas Bowie, yang menegaskan bahwa pembekuan dana adalah bentuk "penghancuran kebebasan akademik".
Eskalasi Konflik: Ancaman Pencabutan Status Bebas Pajak
Tak puas dengan pembekuan dana, Trump mengancam mencabut status bebas pajak Harvard jika kampus tidak meminta maaf atas "antisemitisme yang terjadi di lingkungan kampus". Status ini selama ini membebaskan Harvard dari pajak penghasilan federal karena misi pendidikannya. Namun, pakar hukum menyatakan pencabutan status pajak memerlukan proses panjang dan bukti pelanggaran spesifik, bukan sekadar alasan politis Langkah ini dinilai sebagai upaya Trump memperkuat narasi "perang budaya" menjelang Pemilu 2025.
Implikasi bagi Pendidikan Tinggi AS: Otonomi vs. Intervensi Federal
Konflik Harvard-Trump mencerminkan ketegangan luas antara pemerintah federal dan universitas elite AS:
- Presiden berbahaya: Columbia University sebelumnya menyerah pada tuntutan Trump setelah dana USD 400 juta dipotong, sementara Harvard—dengan endowment USD 53 miliar—lebih mampu bertahan.
- Target kebijakan DEI: Program keberagaman menjadi sasaran utama, dianggap sebagai "agenda kiri radikal" oleh pemerintah.
- Dampak global: Harvard adalah simbol pendidikan tinggi AS. Intervensi ini berpotensi merusak reputasi akademik AS di mata internasional.
Protes Mahasiswa dan Isu Palestina-Israel
Pemicu utama konflik adalah gelombang protes mahasiswa terhadap perang Gaza, yang direspons Trump sebagai "anti-Amerika dan antisemit". Pemerintahannya telah mendeportasi aktivis seperti Mahmoud Khalil dari Columbia University, dengan alasan "ancaman keamanan nasional".
Meski Harvard menyatakan komitmennya memerangi antisemitisme, mereka menolak menyamakan kritik terhadap Israel dengan ujaran kebencian.
Pertarungan untuk Masa Depan Akademik
Pembekuan dana federal terhadap Harvard bukan sekadar sengketa keuangan, melainkan pertarungan ideologis tentang kebebasan akademik vs. kontrol politik. Jika Trump menang, ini bisa menjadi presiden bagi intervensi lebih luas terhadap universitas. Sebaliknya, keteguhan Harvard mungkin menginspirasi kampus lain untuk mempertahankan otonomi.
Call-to-Action: Pantau perkembangan kasus ini melalui sumber terpercaya dan suarakan dukungan untuk lembaga pendidikan yang menjaga independensi akademik.